Ketua DP SKKP Bangga dengan Kunjungan Wamendagri, Bahas Strategi Pangan Bergizi untuk Warga Papua
SENTANI | Suaracycklops.com – Ketua Dewan Pimpinan Satuan Kerja Kesejahteraan Prajurit (DP-SKKP) Papua, Yohannis Manansang, menyampaikan apresiasi dan kebanggaannya atas kunjungan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk ke Sekretariat SKKP Papua di Bukit Foromokho, Kampung Nendali, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura.
Kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk membahas strategi penyaluran makanan bergizi bagi kelompok rentan di Papua, meliputi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.
Menurut Manansang, berdasarkan data awal dari Dapodik, kebutuhan awal program ini mencakup 364 titik Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) untuk melayani sekitar 1,092 juta anak sekolah di seluruh Papua. Satu SPPG ditargetkan mampu memberikan makan bergizi kepada 3.000 siswa dalam radius 6 kilometer.
Namun, satu bulan kemudian, cakupan penerima manfaat diperluas, mencakup juga ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. “Setelah pendataan, jumlah mereka hampir setara dengan anak sekolah. Tapi pendekatannya berbeda. Kalau anak sekolah sudah terpusat di sekolah, ibu dan balita tersebar di rumah-rumah,” jelas Manansang.
Karena itu, SKKP menerapkan metode pendataan baru berbasis kampung, RT, dan RW, berkolaborasi dengan puskesmas dan posyandu. Pendekatan ini dinilai lebih relevan untuk menjangkau penerima manfaat yang tinggal jauh dan terpencar.
Manansang menyebut tantangan distribusi untuk ibu hamil jauh lebih kompleks. “Misalnya di Kabupaten Jayapura, jumlah ibu hamil tahun 2025 tercatat 3.545 orang. Mereka tersebar dari Airu, Ormo, Lere, sampai Demta. Satu SPPG harus mampu menjangkau semua itu,” ungkapnya.
Untuk itu, pihaknya menyusun sistem distribusi makanan dengan pendekatan estafet berbasis komunitas. Makanan dikirim ke titik kumpul seperti balai kampung atau posyandu, agar mudah dijangkau ibu-ibu dengan berjalan kaki. “Kita tidak antar sampai ke rumah, karena bisa saja makanan dikonsumsi orang lain. Jadi harus ada kontrol,” ujarnya.
Lebih lanjut, SKKP membentuk jaringan distribusi berantai yang melibatkan multi-stakeholder: kepala kampung, ketua RT/RW, petugas posyandu, hingga puskesmas. Sistem ini juga dirancang untuk memantau perkembangan kesehatan ibu hamil sebelum dan sesudah melahirkan.
Yohannis menegaskan, SKKP memberikan perhatian khusus pada dua sasaran utama: anak sekolah dan ibu hamil/menyusui. “Kami ingin memastikan gizi mereka terpenuhi untuk menciptakan generasi Papua yang sehat dan unggul,” kata dia.
Mengenai daerah-daerah yang sulit dijangkau, seperti wilayah pegunungan yang hanya dapat diakses dengan pesawat, Manansang menjelaskan bahwa pihaknya akan membangun sistem satelit. “Kita tidak bisa mengikuti sepenuhnya standar pusat, karena biaya transportasi sangat besar. Jadi akan dibentuk satelit distribusi di wilayah-wilayah terpencil, namun tetap dengan sistem dan standar gizi yang sama,” jelasnya.
Pertemuan antara SKKP dan Wamendagri ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antar lembaga serta menyempurnakan strategi penanganan gizi di Papua. (DanTop)
Komentar
Posting Komentar