Anggota MRP Fibiola Iriani Ohei Pantau Pelaksanaan PSU di Kabupaten Jayapura: "Satu Suara Sangat Berarti"
Anggota MRP Pokja Perempuan Fibiola Iriani Ohei, ketika bwrdiku dengan Pengawas Distrik (Pandai) Sentani,. Alfrida Eluay, di TPS 01 Kampung Sereh, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura. Rabu, 6/8/2025 (Foto; Dani)
SENTANI | Suaracycklops.com — Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Pokja Perempuan, Fibiola Iriani Ohei, menyampaikan sejumlah catatan penting usai melakukan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur Papua di sejumlah TPS di Kabupaten Jayapura, Rabu (6/8).
Usai mencoblos di TPS 03 Kampung Asei Kecil (Kleblouw), Distrik Sentani Timur, Fibiola melanjutkan dengan melakukan pantauan di beberapa TPS lain di kampung dan kelurahan sekitar wilayah Kabupaten Jayapura. Dalam keterangannya, ia menyampaikan bahwa secara umum pelaksanaan PSU berjalan, namun terdapat berbagai kendala yang menjadi catatan serius.
“Puji Tuhan, beberapa titik yang kami pantau terlihat masyarakat ikut melaksanakan PSU. Namun, ada banyak laporan dari panitia pengawas dan warga mengenai masalah pendataan pemilih,” ujar Fibiola.
Warga Tak Tercatat di DPT, Sejumlah Datang dengan KTP
Fibiola mengungkapkan bahwa masih banyak warga, termasuk orang asli Papua, yang tidak tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Bahkan, beberapa di antaranya tidak menerima surat undangan memilih. Meski begitu, mereka tetap datang ke TPS dengan membawa KTP, berharap tetap bisa menyalurkan hak suara mereka.
“Ada satu keluarga lima orang, tapi hanya tiga yang terdaftar. Dua lainnya tidak bisa memilih, padahal mereka warga asli dan berdomisili di situ,” jelasnya.
Ia juga mencatat adanya kasus warga yang sebelumnya terdaftar dan ikut memilih pada pemilihan sebelumnya, namun dalam PSU kali ini justru tidak tercatat sama sekali.
Partisipasi Menurun karena Kekecewaan Warga
Fibiola mencatat bahwa tingkat partisipasi warga dalam PSU kali ini terlihat menurun dibandingkan pemilihan sebelumnya. Salah satu penyebabnya adalah kekecewaan masyarakat karena hak pilih mereka tidak diakomodasi.
“Banyak yang kecewa karena tidak ada namanya dalam DPT, padahal sebelumnya sudah pernah terdaftar. Akhirnya mereka memilih tidak datang lagi ke TPS,” ucapnya.
MRP Akan Laporkan Temuan dan Minta Penyelenggara Bertanggung Jawab
Menanggapi hal ini, MRP melalui Fibiola berencana untuk menghimpun seluruh temuan lapangan dan menyampaikannya secara resmi kepada penyelenggara pemilu. Ia menegaskan pentingnya keterlibatan MRP dalam proses pengawasan PSU agar pelaksanaan pemilu di Papua berjalan transparan dan adil.
“Kami akan panggil pihak penyelenggara untuk meminta penjelasan. MRP ingin semua orang asli Papua mendapatkan hak pilihnya secara penuh,” tegasnya.
Fibiola juga mendorong agar ke depan, MRP dilibatkan dalam tahapan-tahapan pleno pemilihan kepala daerah, baik di tingkat gubernur maupun bupati.
Harapan untuk Pemilu yang Jujur dan Sesuai Hati Nurani
Menutup pernyataannya, Fibiola menyerukan kepada seluruh pihak, khususnya penyelenggara pemilu, untuk bekerja secara jujur dan sesuai dengan prinsip keadilan.
“Satu suara sangat berarti. Mari kita bekerja dengan benar, sesuai ajaran Tuhan. Jangan ada penyimpangan, biarkan rakyat memilih dengan hati nurani mereka untuk menentukan pemimpin lima tahun ke depan,” pungkasnya. (DanTop)
Komentar
Posting Komentar